Demokrasi Liberal

Lail Cloudy Fighting!!!

Renungan dasawarsa pertama setelah merdeka : menghadapkan Indonesia pada masalah-masalah mengenai struktur intern Negara Indonesia.
a. Federalisme vs Persatuan
b. Negara Pancasila vs Negara Islam
c. Peranan partai-partai politik dan DBRI dalam masyarakat dan bangsa.
d. Hubungan pusat dan daerah.
e. Kabinet parlementer atas kekuasaan ditangan Presiden.
Hal tersebut menyebabkan timbulnya krisis konstitusional, politik, militer, ekonomi.
Nugroho Notosusanto menyebutnya dengan masa Instabilitas -> mengarah ke disintegrasi.
Masa Instabilitas : 2 konstitusi : a)Konstitusi RIS 1949, b) UUDS 1950.

Keadaan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan –akibat dari pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan (lebih dari 7 tahun)- buruk dan menyedihkan. Faktor penyebab :
1.Warisan ekonomi : Hindia Belanda mengandalkan sektor perkebunan. (Ingat Teori Boeke : Dudisme ekonomi HB : 1) ekonomi global & 2) ekonomi rakyat.
2.Keamanan dalam negeri memerlukan banyak anggaran.
3.Instabilitas politik tiap kabinet menyusun programnya. Belum adanya badan perancang pembangunan seperti sekarang.

Dapat dikatakan sebagai masa “50-59”, “moving and organizing the nation for development” (menggerakkan dan mengorganisir bangsa untuk pembangunan). Prof. Sartono (UGM) menyebut masa ini “konsolidasi disemua bidang”.
Gejala korupsi mulai memasuki kehidupan politik :
1.Organisasi politik memerlukan dana.
2.Pendukung partai tidak mampu menyediakan dana dari kalangan sendiri.
3.Orang-orang Partai Politik yang duduk dipemerintahan dimanfaatkan untuk sumber dana

Ciri-ciri pokok politik luar negeri periode Demokrasi Liberal?
1.Karena hebat-hebatnya perang dingin (cold war) : blok barat – timur. Indonesia dengan gigih berpegang pada politik bebas aktif sebagaimana diperkenalkan Bung Hatta : 2 September 1948 di kota Malang – Forom KNIP : “ mendayung diantara dua buah karang”. Konferensi Asia Afrika adalah aktualisasinya.
2.Tekanan perjuangan pengembalian Irian Barat : bilateral, multilateral (PBB).
3.Mencari pinjaman uang dari negar-negara barat. Ekspor Indonesia : tradisional.

Ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal?
Ketidakstabilan politik ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet, rata-rata setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Dapat digambarkan bahwa dalam rata-rata satu tahun itu tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya , karena Parlemen terlalu sering menjatuhkan kabinet bila oposisi kuat.
Kabinet-kabinet?
•Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951)
•Kabinet Sukiman ( April 1951- Februari 1952)
•Kabinet Wilopo (April 1952- 1953)
•Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-1955)
•Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)
Lalu diadakan Pemili I (29 September 1955 untuk Parlemen dan 15 Desember 1955 untuk Konstituante). PNI, Masyumi, NU dan PKI muncul sebagai empat besar meninggalkan jauh lawan-lawannya dalam jumlah pengumpulan suara.
•Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957)
•Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959).

Pemilu tidak dapat menjamin stabilitas Negara. Pemerintahan hasil pemilu tidak bertahan lama :
1.Kekuasaan DPR yang melebihi kekuasaan Parlemen dalam Demokrasi ala Liberal lainnya seperti AS, Inggris dan Australia merupakan penyebab utama kegagalan sistem pemerintahan parlementer di Indonesia.
2.Kelabilan dalam pemerintahan bertambah parah dengan pertentangan yang terjadi diantara partai-partai politik. Kehidupan demokrasi belum didukung oleh kedewasaan sikap partai. Kekuasaan Islam mengalami perpecahan. NU menyatakan berdiri sendiri sebagai partai politik (keluar dari Masyumi) pada tahun 1952 dan nantinya keluar sebagai salah satu kontestan Pemilu yang menjadi saingan Masyumi.
3.Kekacauan politik diperburuk dengan kenyataan bahwa Pemberontakan yang sudah ada sejak masa Revolusi mempertahankan kemerdekaan bertambah dengan gerakan baru yang mau tidak mau menguras tenaga pemerintah.
 Pemberontakan Kartosiwirdjo dengan gerombolan Darul Islamnya dan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Pembangkangan Kartosuwirdjo dimulai terhadap hasil Konferensi Renville. Tanggal 7 Agustus 1949 mereka menyatakan berdiri sebagai Negara Islam Indonesia. Sejak itu mereka selalu menjadi penghambat pembangunan sampai saat terakhirnya pada tahun 1962.
 Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dibawah pimpina Westerling.
 Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) dibawah pimpinan Somukil.
 Pemberontakan Daud Beuruh di Aceh, didalangi oleh Daud Beuruh sebagai Gubernur Militer. Terjadi karena kekecewaan terhadap tindakan pemerintah yang menjadikan Aceh sebagai Keresidenan di dalam Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan ini menimbulkan rasa tidak puas, berarti terjadi penurunan kedudukan daerah Aceh dari Daerah Istimewa yang mempunyai status sama dengan provinsi menjadi daerah yang lebih renda dari provinsi. Kesalahpahaman dapat terselesaikan setelah Aceh tetap menjadi Daerah Istimewa yang setingkat denga provinsi. Daud Beuruh bersedia berunding dan menghentikam perlawanan.
 Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Kahar Muzakkar adalah Perwira Militer. Ini terjadi karena rasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah yang menginginkan adanya seleksi terhadap pejuang yang dapat diterima sebagai anggota TNI. Gerakan dapat ditumpas pada tahun 1965 ketika Kahar Muzakkar tertembak mati.
 “Peristiwa 17 Oktober 1952”. Persoalan yang utama adalah adanya campur tangan DPR dalam masalah-masalah Angkatan Darat.
 Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Tanggal 15 Februari 1958 diproklamasikan berdirinya PRRI. Nama yang digunakan memberikan kesan bahwa gerakan itu bukanlah gerakan daerah dan bukan pula suatu gerakan separatis yang memisahkan diri dari RI. Nama itu menunjukkan bahwa gerakan itu adalah gerakan untuk menggantikan pemerintahan yang sah. Operasi-operasi militer diadakan di Sumatera, pertempuran terus dilakukan sementara pembinaan rakyat di daerah pemberontakan terus dilakukan bukan hanya untuk membatasi ruang gerak pemberontak tapi juga memutuskan hubungan antara pemberontak denga rakyat. Operasi 17 Agustus yang dilancarkan untuk membasmi PRRI ternyata efektif. Operasi “Pagar Betis” uang dilancarkan di Jawa Barat dalam menghadapi DI/TII Kartosuwirdjo juga efektif. Pada tahun 1963 pemberontakan-pemberontakan tersebut sudah mereda.

Prestasi pada politik luar negeri?
Indonesia diterima menjadi anggota PBB pada 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. Indonesia menjadi anggota yang aktif. Indonesia melibatkan diri secara fisik dalam kontingen-kontingen keamanan PBB dengan nama “Garuda” : membantu mengatasi kekacauan di Kongo, Al-Jazair, dan Timur Tengah.
Peranan aktif yang dimainkan Indonesia tersebut ternyata membantu meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Usaha untuk meredakan ketegangan dunia melalui politik Bebas Aktif. Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan suatu hasil nyata dari usaha pelaksanaan politik luar negeri Bebas-Aktif tersebut. KAA merupakan hasil kerjasama dengan Burma, Srilangka, India, dan Pakistan.